Banner

Jumlah pemuda di Indonesia meliputi 1 dari 4 penduduk, punya multi peran

Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jonni Mardizal, pada acara Dialog Nasional Pemuda, Rabu (15/12/2021). (Kementerian PPN/Bappenas/tangkapan layar)

Jakarta (Indonesia Window) – Data Statistik Pemuda Indonesia pada 2020 menunjukkan jumlah pemuda di Tanah Air mencakup 1 dari 4 penduduk, dan diharapkan memiliki multi peran sebagai pemikir yang kritikal, agen perubahan, inovator, komunikator, serta pemimpin.

Hal tersebut dilaporkan pada acara Dialog Nasional Pemuda pada Rabu (15/12) yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta dan didukung Program Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Dana Populasi PBB (UNFPA).

Pentingnya peran pemuda dalam pembangunan nasional telah mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kelompok masyarakat ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

Dalam dialog nasional tersebut, Jonni Mardizal selaku Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, menekankan bahwa pemerintah tengah melakukan penyelesaian Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan 2021-2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari revisi Perpres Nomor 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

Langkah tersebut diharapkan meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang selama masa pandemik 2020 turun 1,67 poin menjadi 51,00 dibandingkan 52,61 poin pada 2019.

Banner

IPP dipetakan ke dalam lima domain, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Dampak signifikan pandemik COVID-19 terutama terlihat pada indikator tingkat pengangguran terbuka pemuda dan wirausaha kerah putih dalam domain lapangan dan kesempatan kerja, serta indikator perempuan bekerja di sektor formal yang merupakan salah satu indikator penyusun domain gender dan diskriminasi.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner

Iklan