COVID-19 – 43 persen sekolah di dunia kekurangan fasilitas cuci tangan

Jakarta (Indonesia Window) – Data terbaru dari Program Pemantauan Bersama (JMP) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa Bangsa (UNICEF) mengungkapkan bahwa 43 persen sekolah di seluruh dunia tidak memiliki akses ke sarana cuci tangan dasar dengan sabun dan air pada tahun 2019.

Padahal, sarana tersebut merupakan syarat utama bagi sekolah untuk dianggap mampu beroperasi dengan aman di tengah pandemik COVID-19, menurut pernyataan WHO yang diterima di Jakarta, Ahad.

“Penutupan sekolah di seluruh dunia sejak permulaan pandemik COVID-19 telah memunculkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore.

“Kita harus memprioritaskan pembelajaran anak. Ini berarti memastikan bahwa sekolah aman untuk dibuka kembali, termasuk dengan akses ke kebersihan tangan, air minum bersih, dan sanitasi yang aman,” imbuhnya.

Menurut laporan Program Pemantauan Bersama, sekitar 818 juta anak kekurangan fasilitas cuci tangan dasar di sekolah mereka, yang membuat mereka berisiko tinggi terkena COVID-19 dan penyakit menular lainnya.

Lebih dari sepertiga dari anak-anak ini (295 juta) berasal dari sub-Sahara Afrika.

Di negara kurang berkembang, 7 dari 10 sekolah tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar dan setengah dari sekolah tidak memiliki sanitasi dasar dan layanan air.

Laporan tersebut menekankan bahwa pemerintah yang berusaha mengendalikan penyebaran COVID-19 harus menyeimbangkan kebutuhan untuk penerapan tindakan kesehatan masyarakat serta dampak sosial dan ekonomi terkait dari tindakan penguncian.

Bukti dampak negatif dari penutupan sekolah yang berkepanjangan terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan pembelajaran anak-anak didokumentasikan dengan baik, kata laporan itu.

“Akses ke layanan air, sanitasi dan kebersihan penting untuk pencegahan dan pengendalian infeksi yang efektif di semua rangkaian, termasuk sekolah,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Ini harus menjadi fokus utama dari strategi pemerintah untuk pembukaan dan pengoperasian kembali sekolah yang aman selama pandemik global COVID-19 yang sedang berlangsung,” kata dia.

Laporan Program Pemantauan Bersama juga menyebutkan bahwa dari 818 juta anak yang tidak memiliki layanan cuci tangan dasar di sekolah, 355 juta bersekolah di sekolah yang fasilitas airnya tidak ada sabun, dan 462 juta ke sekolah yang tidak memiliki fasilitas atau air untuk cuci tangan.

Di 60 negara dengan risiko tertinggi krisis kesehatan dan kemanusiaan akibat COVID-19, 3 dari 4 anak tidak memiliki layanan cuci tangan dasar di sekolah mereka pada awal wabah, sedangkan setengah dari semua anak tidak memiliki layanan air dasar, dan lebih dari setengahnya tidak memiliki layanan sanitasi dasar.

Sementara itu, 1 dari 3 sekolah di seluruh dunia memiliki layanan air minum yang terbatas atau tidak memiliki layanan air minum sama sekali, dan 698 juta anak tidak memiliki layanan sanitasi dasar di sekolah mereka.

Laporan tersebut mengidentifikasi beberapa sumber daya yang diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sekolah, termasuk 10 tindakan segera dan daftar periksa keselamatan.

Panduan itu dibuat berdasarkan pedoman tentang pembukaan kembali sekolah yang aman yang dikeluarkan oleh UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), UNICEF, WFP (Program Pangan Dunia), dan Bank Dunia dengan nasihat praktis untuk otoritas nasional dan lokal tentang bagaimana mempersiapkan pembukaan kembali sekolah dan menjaga anak-anak tetap aman.

Pedoman tersebut mencakup beberapa protokol WASH terkait tindakan higienis, penggunaan alat pelindung diri, pembersihan dan desinfeksi, serta menyediakan akses ke air bersih, tempat cuci tangan dengan sabun, dan toilet yang aman.

UNICEF dan WHO berkomitmen untuk mencapai akses yang setara ke layanan WASH yang memadai di seluruh dunia.

Badan-badan tersebut baru-baru ini meluncurkan inisiatif bersama bernama Hand Hygiene for All untuk mendukung komunitas yang paling rentan dengan cara melindungi kesehatan dan lingkungan mereka.

Inisiatif itu menyatukan mitra internasional, pemerintah nasional, sektor publik dan swasta, serta masyarakat sipil untuk memastikan produk dan layanan yang terjangkau tersedia, terutama di daerah tertinggal.

Laporan: Redaksi