1 dari 12 warga Selandia Baru pernah mengalami sekstorsi, riset ungkap dampaknya

Ilustrasi. (Jakub Żerdzicki on Unsplash)

Wellington, Selandia Baru (Xinhua/Indonesia Window) – Sebanyak 8 persen warga Selandia Baru pernah mengalami sekstorsi secara langsung, sementara 13 persen lainnya mengenal seseorang yang pernah mengalami hal itu, menurut riset yang dilakukan oleh organisasi keamanan daring Netsafe.

Riset itu menemukan bahwa 35 persen korban melaporkan dampak sedang hingga berat terhadap kesejahteraan mental mereka.

Temuan itu disampaikan saat Netsafe dan platform kesejahteraan digital Ignite Aotearoa meluncurkan program percontohan baru yang menyediakan konseling dan dukungan kesejahteraan gratis bagi para korban aksi kejahatan daring, ungkap Netsafe dalam sebuah pernyataan pada Rabu (7/10).

Semakin banyak warga Selandia Baru yang mengalami tekanan psikologis akibat sekstorsi daring, pelecehan berbasis gambar, dan aksi kejahatan yang difasilitasi teknologi, ujar pernyataan tersebut.

Program percontohan Digital Harm Support Pathway akan memberikan hingga tiga sesi konseling yang didanai penuh kepada para korban yang melaporkan aksi kejahatan daring serius melalui jaringan konselor profesional Ignite di seluruh negara tersebut, papar Netsafe.

CEO Netsafe Brent Carey menuturkan tim garis depan organisasinya semakin sering berhadapan langsung dengan dampak kemanusiaan akibat pelecehan daring, termasuk rasa takut, malu, dan kecemasan.

"Orang-orang mendatangi kami dengan ketakutan kalau gambar intim mereka akan dikirimkan kepada keluarga, teman, sekolah, atau tempat kerja mereka. Sebagian di antaranya diperas demi uang. Beberapa lainnya dikuntit atau gambar intimnya disebarkan tanpa persetujuan," ujar Carey, seperti dikutip pernyataan tersebut.

Analisis kasus Netsafe sebelumnya menunjukkan bahwa sekstorsi dapat mengakibatkan tekanan emosional berat, termasuk depresi dan pikiran untuk mengakhiri hidup, ungkap pernyataan tersebut.

Netsafe telah menerima 53.691 laporan aksi kejahatan daring dalam dua tahun hingga Maret 2026, atau lebih dari 2.000 laporan setiap bulannya, papar organisasi tersebut.

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait