China sebut ketentuan kendaraan listrik dalam RUU antiinflasi AS adalah “praktik nonpasar”

Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS membuat kendaraan listrik (electric vehicle/EV) China tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak sehingga aturan ini dianggap diskriminatif dan merupakan kebijakan dan praktik nonpasar.

 

Beijing, China (Xinhua) – Ketentuan dalam “Undang-Undang Pengurangan Inflasi” Amerika Serikat (AS) yang membuat kendaraan listrik (electric vehicle/EV) China tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak penuh bersifat diskriminatif dan merupakan “kebijakan dan praktik nonpasar,” kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan China He Yadong pada Kamis (7/12).

Kebijakan subsidi AS yang diskriminatif melanggar prinsip-prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sangat mengganggu aktivitas perdagangan dan investasi internasional, serta merusak stabilitas rantai pasokan dan industri global, kata He dalam taklimat media rutin.

Banyak anggota WTO, termasuk China, telah mengungkapkan kekhawatiran serius terkait kebijakan tersebut kepada Dewan Perdagangan Barang WTO dan dalam berbagai kesempatan, katanya.

EV adalah bagian dari industri yang terdepan dalam hal teknologi, dan persaingan yang wajar adalah kunci kemajuan teknologi, kata He. AS telah secara artifisial menciptakan hambatan perdagangan untuk menghalangi persaingan yang sehat, yang merugikan perkembangan teknologi kendaraan listrik dan industri kendaraan listrik.

AS harus menghormati prinsip-prinsip pasar, secara ketat mematuhi peraturan WTO, memperbaiki subsidi diskriminatifnya yang keliru, dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan nondiskriminatif, katanya.

China akan terus menilai implementasi kebijakan AS dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah, kata juru bicara tersebut.

Laporan: Redaksi