Tambang Indonesia sumbang hingga 12 persen PDB, perusahaan China perkuat kepatuhan

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Tri Winarno menyampaikan sambutan dalam Pelatihan Lanjutan Sesi Kedua tentang Kebijakan Pertambangan dan Kepatuhan Regulasi di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta. (Sumber: Istimewa)

Jakarta (Xinhua/Indonesia Window) – Pelatihan Lanjutan Sesi Kedua tentang Kebijakan Pertambangan dan Kepatuhan Regulasi di Indonesia baru-baru ini diselenggarakan oleh Badan Geologi dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Geominerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, serta PT Zishan Tambang Indonesia sebagai upaya untuk mendorong pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan asal China di Indonesia.

Pelatihan perdananya digelar pada April tahun ini. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para peserta, pihak penyelenggara memperbarui dan menyempurnakan materi pelatihan untuk sesi kali ini.

Sebanyak 50 peserta asal China dan Indonesia yang mewakili lebih dari 20 perusahaan, bersama pejabat pemerintah serta pakar industri, berbagi pengalaman dan bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan di sektor pertambangan, sekaligus memperkuat komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Dr. Tri Winarno mengatakan bahwa sektor pertambangan secara konsisten berkontribusi sebesar 8 hingga 12 persen terhadap PDB Indonesia, dengan China sebagai salah satu sumber investasi utamanya.

Dia menekankan bahwa kerja sama yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan modal dan sumber daya, tetapi juga kepercayaan timbal balik, pemahaman terhadap regulasi, komunikasi yang efektif, serta komitmen jangka panjang.

Bagi perusahaan yang melakukan investasi dan pengembangan pertambangan di Indonesia, memperoleh izin dari Kementerian ESDM hanyalah langkah awal.

Mereka juga harus mengurus berbagai persetujuan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya, yang mencakup aspek tata ruang, penggunaan lahan, perlindungan lingkungan hidup, penggunaan kawasan hutan, serta investasi sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Program pelatihan ini berfokus pada upaya untuk membantu perusahaan menghadapi berbagai tantangan koordinasi antarinstansi.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pejabat dari instansi berwenang terkait dihadirkan untuk memberikan penjelasan langsung dan membahas sejumlah isu penting, seperti kerangka hukum, prosedur pengajuan izin, perencanaan operasional proyek, perlindungan lingkungan hidup, dan kebijakan hilirisasi, guna membantu peserta memahami setiap tahapan dan persyaratan yang perlu dipenuhi.

Perwakilan dari Norin Mining, Duan, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut membantu perusahaan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kepatuhan secara lebih sistematis dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan bukan hanya bagian dari kewajiban perusahaan untuk memenuhi regulasi, tetapi juga merupakan komitmen tanggung jawab jangka panjang perusahaan terhadap pemerintah dan masyarakat setempat.

Radianto, perwakilan dari PT Dairi Prima Mineral, sebuah perusahaan patungan antara NFC asal China dan BRMS asal Indonesia, berbagi pengalaman dalam mengembangkan proyek pertambangan timbal-seng.

Dia menekankan bahwa program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) merupakan salah satu kunci keberhasilan di sektor pertambangan Indonesia.

Menariknya, kopi yang disajikan dalam pelatihan tersebut diproduksi langsung dari program PPM berupa pelatihan dan budi daya kopi yang dikembangkan di sekitar wilayah operasional tambang.

Pengembangan mineral kritis saat ini menghadapi tantangan Environmental, Social, and Governance (ESG), yang menuntut perusahaan untuk menerapkan standar yang lebih ketat dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Melalui seminar dan pelatihan semacam ini, pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan pelaku industri serta akademisi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi secara transparan, sekaligus menyelaraskannya dengan standar internasional untuk mendukung tata kelola pembangunan yang berkelanjutan.

Pelatihan ini semakin memperkuat pertukaran pengalaman dan kepercayaan antara China dan Indonesia di sektor pertambangan, sekaligus membangun fondasi yang kokoh bagi transformasi hijau industri kedua negara serta pendalaman kerja sama investasi.

Usai pelatihan, perwakilan perusahaan pertambangan China dan Indonesia, bersama para tamu dari Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), serta Neo Energy, menghadiri jamuan makan malam dan networking untuk memperkuat hubungan antara para pelaku industri dan membangun konsensus kerja sama.

Laporan: Redaksi

 

Bagikan

Komentar

Berita Terkait