Rusia: Negara yang independen mungkin kena sanksi Barat juga

“Teknologi disinformasi sebagai metode kebijakan Barat secara teratur digunakan terhadap negara-negara yang tidak ingin menjadi pelayan AS. Ingat bagaimana media Barat arus utama menyalahkan China atas asal buatan COVID-19 dan menyerukan boikot terhadap Olimpiade Beijing, selain memicu insiden Januari di Kazakhstan.”

 

Jakarta (Indonesia Window) – Negara-negara yang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan mereka dalam pengambilan keputusan juga dapat menghadapi sanksi dan boikot yang serupa dengan yang dilakukan terhadap Rusia, kata juru bicara Kedutaan Besar Rusia di China Georgy Yegorov di forum media dan think tank SCO (Shanghai Cooperation Organization) di Kota Qingdao, Provinsi Shandong timur) pada Jumat.

“Dunia saat ini sedang mengalami salah satu periode paling bergejolak dalam sejarahnya. Faktanya, kita menyaksikan puncak dari kebijakan lama Rusia yang menahan Barat dari melemahkan posisi kita, dan mencegah dunia unipolar runtuh, dengan tuntutan agar semua orang mematuhi aturan yang dibuat oleh negara-negara Barat,” kata Yegorov, demikian menurut laporan TASS.

Dia melanjutkan bahwa pihak-pihak yang tidak setuju dengan keadaan dan filosofi ini akan dikenakan sanksi dan segala macam boikot.

“Jelas bahwa lawan kita tidak akan membatasi diri mereka pada Rusia. Setelah kita selanjutnya adalah negara-negara yang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan mereka dalam pengambilan keputusan dan menentang sanksi sepihak tidak sah yang diadopsi di luar Dewan Keamanan PBB,” katanya.

Menurut diplomat itu, di bidang informasi, jelas bahwa Barat telah mengerahkan kampanye propaganda yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bertujuan menyebarkan kebohongan tentang Rusia.

“Teknologi disinformasi sebagai metode kebijakan Barat secara teratur digunakan terhadap negara-negara yang tidak ingin menjadi pelayan AS. Ingat bagaimana media Barat arus utama menyalahkan China atas asal buatan COVID-19 dan menyerukan boikot terhadap Olimpiade Beijing, selain memicu insiden Januari di Kazakhstan,” katanya.

SCO

Organisasi Kerja sama Shanghai (SCO) digagas oleh China, Rusia, Kirgistan, Kazakhstan, dan Tajikistan pada tahun 1996 untuk memfasilitasi demiliterisasi wilayah perbatasan.

Selanjutnya, bergabung Uzbekistan untuk secara resmi mendirikan SCO pada pertemuan puncak di China pada tahun 2001.

Dalam keadaan seperti ini, menurut diplomat Rusia itu, SCO bertugas meningkatkan kerja sama di antara negara-negara anggota di bidang informasi dan kerja sama media guna membangun kekuatan bersama dalam melawan mesin propaganda Barat.

“Ini sepenuhnya memenuhi kepentingan kami untuk bekerja sama lebih erat dalam melindungi ruang media bersama kami dari gelombang berita palsu yang melanda kami,” ujar Yegorov.

Menurut dia, Kementerian Luar Negeri Rusia telah secara konsisten berupaya untuk mengekspos berita-berita palsu tersebut selama bertahun-tahun.

“Sejak 2017, situs jejaring kami memiliki kolom anti-berita palsu (fake column), yang secara teratur memberikan contoh publikasi yang menunjukkan bagaimana kebohongan dipublikasikan di berbagai media dan menyediakan materi sanggahan,” kata Yegorov, menyarankan untuk mempertimbangkan kemungkinan meluncurkan kolom serupa di ruang informasi SCO, termasuk menggunakan situs jejaring organisasi sekretariat.

Dia juga menekankan bahwa penting juga untuk terus mendukung platform digital independen sebagai penyeimbang platform Barat seperti Google, Facebook (situs media sosial yang dilarang di Rusia karena dimiliki oleh perusahaan Meta yang dianggap ekstremis oleh otoritas Rusia – TASS), Twitter, dan lainnya, yang bias politiknya semakin terlihat.

SCO tersebut berkembang pada tahun 2015 dengan memasukkan India dan Pakistan ketika ketegangan antara Rusia dan NATO meningkat.

SCO telah mengadakan sejumlah latihan militer, tetapi sebagian besar tetap fokus organisasi adalah membangun kepercayaan di antara para anggotanya melalui kerja sama politik dan keamanan.

Sumber: TASS; diperkaya dari berbagai sumber

Laporan: Redaksi