Presiden minta ‘Generalized System of Preferences’ tarik investasi AS

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia dimanfaatkan guna memulihkan dan meningkatkan investasi di tanah air di tengah tekanan akibat pandemik COVID-19.

“Ini menjadi kesempatan. Kita harapkan ekspor kita akan naik, melompat karena fasilitas GSP ini diberikan kepada kita,” ujar kepala negara pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin.

Fasilitas GSP memungkinkan produk Indonesia lebih mudah masuk pasar AS karena tarif bea masuk atas barang-barang tersebut dihapuskan.

Pemerintah AS mengumumkan perpanjangan GSP tersebut hanya berselang sehari usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Istana Bogor pada 29 Oktober 2020.

“Karena kita ada fasilitas itu, sehingga orang yang ingin mendirikan industri, pabrik, perusahaan di Indonesia akan menjadi lebih tertarik,” ujar presiden.

Presiden juga mengatakan telah mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia agar menjaga pertumbuhan investasi berada di bawah minus lima persen pada kuartal III. Namun hal tersebut belum dapat terwujud.

“Oleh sebab itu, agar ini dikejar di kuartal IV dan nanti di kuartal I (bulan Januari, Februari, dan Maret) sudah mulai bergerak lagi,” ujar Presiden Jokowi.

GSP merupakan fasilitas perdagangan​ berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974.

Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada 1980.

Laporan: Redaksi