Perekonomian Jepang hadapi tantangan di tengah peningkatan kembali kasus COVID-19

Perekonomian Jepang sedang mengalami kelangkaan tenaga kerja yang parah karena ratusan ribu orang yang baru terinfeksi dan kontak dekat terpaksa tinggal di rumah untuk menjalani karantina setiap hari dan memengaruhi pengoperasian normal pabrik-pabrik sehingga memperburuk kendala di sisi pasokan.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang meningkat 2,2 persen secara tahunan pada periode April-Juni 2022, kata Kantor Kabinet negara itu baru-baru ini, tetapi sejumlah analis meyakini bahwa perekonomian Jepang, yang kurang memperoleh momentum, menghadapi banyak tantangan di masa mendatang.

Data itu menandai kenaikan sebesar 0,5 persen dari kuartal sebelumnya, tetapi peningkatan tersebut berada di bawah ekspektasi pasar.

Pertumbuhan Jepang pada kuartal itu sepenuhnya didorong oleh permintaan dalam negeri, yang menyumbang 0,5 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi, tunjuk data resmi.

Di sisi permintaan eksternal, kontribusi pertumbuhan ekspor sepenuhnya diimbangi oleh lonjakan tajam impor, akibat tingginya harga energi dan komoditas sumber daya.

Pada kuartal kedua 2022, sektor jasa Jepang, termasuk layanan makan di luar (dining out) dan akomodasi hotel, mulai pulih dengan cepat dan konsumsi pribadi tumbuh 1,1 persen secara bulanan (month on month), papar data resmi.

Investasi peralatan oleh perusahaan, industri pilar lainnya dalam permintaan dalam negeri, meningkat 1,4 persen dari penurunan yang tercatat pada kuartal sebelumnya. Sementara itu, pada basis bulanan, investasi residensial turun lebih jauh dari kuartal sebelumnya, yakni 1,9 persen.

Konsumsi pribadi, yang menyumbang lebih dari separuh perekonomian Jepang, menunjukkan pertumbuhan yang lambat pada kuartal kedua 2022 tanpa adanya rebound yang diharapkan, menurut sejumlah media dan analis setempat.

Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, pendapatan rumah tangga riil turun 2 persen pada kuartal kedua 2022 dari setahun sebelumnya, sementara belanja konsumen riil turun 0,7 persen.

Sejumlah pakar menyatakan bahwa turunnya pendapatan riil di Jepang akan mengurangi pengeluaran rumah tangga di tengah kenaikan harga, dan pemulihan perekonomian negara tersebut masih menghadapi banyak tantangan di tengah berbagai risiko dari dalam dan luar negeri.

Di tengah gelombang ketujuh penularan COVID-19, Jepang melaporkan 1.395.301 kasus dalam sepekan dari 8 hingga 14 Agustus, jumlah kasus baru pekanan tertinggi di dunia selama empat pekan berturut-turut, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Meski pemerintah belum mengambil tindakan apa pun untuk membatasi kegiatan ekonomi, banyak konsumen yang masih menjalani pembatasan untuk berbelanja di luar.

Perekonomian Jepang sedang mengalami kelangkaan tenaga kerja yang parah karena ratusan ribu orang yang baru terinfeksi dan kontak dekat terpaksa tinggal di rumah untuk menjalani karantina setiap hari dan memengaruhi pengoperasian normal pabrik-pabrik sehingga memperburuk kendala di sisi pasokan.

Sejumlah analis di Jepang juga menyatakan bahwa resesi pada perekonomian Amerika Serikat (AS) juga akan memperburuk lingkungan bagi pertumbuhan dunia.

Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 menjadi 3,2 persen, saat pelambatan cepat ekonomi AS pasti akan menghantam ekonomi global.

Kantor Kabinet Jepang baru-baru ini merilis sebuah laporan yang memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal saat ini menjadi 2 persen dari 3,2 persen pada awal tahun, seraya mempertimbangkan bahwa resesi AS berpotensi menimbulkan risiko penurunan yang besar terhadap ekonomi global dan memperburuk lingkungan bagi pemulihan permintaan eksternal Jepang.

Sejumlah pakar menguraikan bahwa kebijakan ekonomi dan keamanan Jepang, yang didorong keras oleh Perdana Menteri Fumio Kishida, kemungkinan juga akan menciptakan tantangan bagi perekonomian Jepang di masa mendatang, saat berbagai dekret pemerintah yang spesifik, yang diperkirakan akan diluncurkan dengan fokus pada undang-undang keamanan ekonomi yang disahkan pada Mei lalu, berpotensi menambahkan beban bagi perusahaan-perusahaan.

Yasuhide Yajima, kepala ekonom di Institut Penelitian NLI, khawatir Kishida akan “memprioritaskan keamanan bahkan dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi.”

Sumber: Xinhua

Laporan: Redaksi