Banner

Pakar: Kenaikan suku bunga bank sentral AS picu kerentanan negara berkembang

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. (Xinhua/tangkapan layar)

Kenaikan suku bunga The Fed akibat nilai mata uang dolar AS yang semakin menguat akan meningkatkan tekanan terhadap perekonomian-perekonomian lain, dan membuat pasar negara berkembang menjadi sangat rentan.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Sejak Maret lalu, bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) telah menaikkan suku bunga sebanyak lima kali, meningkatkan suku bunga acuan The Fed ke kisaran 3 hingga 3,25 persen.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal baru-baru ini mengatakan bahwa nilai mata uang dolar AS yang semakin menguat akibat kenaikan suku bunga The Fed akan meningkatkan tekanan terhadap perekonomian-perekonomian lain, dan membuat pasar negara berkembang menjadi sangat rentan.

“Sikap Federal Reserve sangat jelas, bahwa mereka akan melawan inflasi dengan segala cara, jadi artinya mereka akan terus menaikkan suku bunga. Itu berarti ada peningkatan risiko keluarnya arus modal dari pasar negara berkembang ke AS dan itu akan berdampak pada mata uang negara-negara berkembang,” terangnya

“Faktor lainnya adalah, karena kenaikan suku bunga di Amerika, hal itu akan mendorong atau merangsang negara lain untuk juga menaikkan suku bunga bank sentralnya, termasuk Indonesia. Artinya, itu akan berdampak terhadap sektor perkreditan, karena suku bunga untuk mendapatkan kredit dari bank juga naik, padahal ini tidak baik untuk perekonomian, karena setelah pandemi kita akan membutuhkan lebih banyak uang, kita akan membutuhkan kredit murah untuk mendongkrak sektor riil. Jadi jelas, itu akan menghambat pemulihan ekonomi karena pengetatan kebijakan moneter yang berdampak tidak hanya pada Indonesia, tetapi juga negara-negara berkembang lainnya.”

Banner

Kebijakan moneter ekonomi maju

Langkah kebijakan moneter perekonomian-perekonomian maju berisiko mendorong dunia ke arah resesi global dan stagnasi berkepanjangan, yang menimbulkan kerusakan lebih buruk dari krisis keuangan 2008 dan guncangan akibat COVID-19, menurut Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pada 3 Oktober lalu.

Kenaikan suku bunga yang cepat dan pengetatan fiskal di perekonomian-perekonomian maju, yang diperparah dengan krisis akibat pandemik COVID-19 dan konflik Ukraina, sudah mengubah perlambatan global menjadi penurunan dengan potensi terjadinya soft landing sangat kecil, papar laporan UNCTAD berjudul ‘Laporan Perdagangan dan Pembangunan 2022’.

Dalam satu dekade suku bunga yang sangat rendah, bank-bank sentral terus saja gagal mencapai target inflasi dan gagal menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, kata laporan itu.

Lebih lanjut laporan itu menyebutkan keyakinan apa pun bahwa mereka dapat menurunkan harga dengan mengandalkan kenaikan suku bunga bunga bank sentral yang lebih tinggi tanpa menimbulkan resesi adalah pertaruhan yang tidak bijaksana.

Di saat upah riil turun, turbulensi keuangan, serta dukungan dan koordinasi multilateral yang kurang, pengetatan moneter yang berlebihan dapat mengantarkan ke periode stagnasi dan ketidakstabilan ekonomi, urai laporan itu.

Kenaikan suku bunga bank
Foto yang diabadikan pada 19 Maret 2020 ini menunjukkan sejumlah uang kertas dolar AS di Washington DC, Amerika Serikat. (Xinhua/Liu Jie)

UNCTAD memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh 2,5 persen pada 2022, dan pertumbuhan pada 2023 diperkirakan akan melambat lebih lanjut menjadi 2,2 persen.

Banner

Perlambatan yang tersinkronisasi ini menghantam seluruh kawasan, tetapi semacam membunyikan alarm peringatan bagi negara-negara berkembang, yang tingkat pertumbuhan rata-ratanya diproyeksikan turun di bawah 3 persen, semakin menekan keuangan publik dan swasta dan merusak prospek lapangan pekerjaan, ungkap laporan itu lebih lanjut.

“Kita masih punya waktu untuk menjauh dari tepi jurang resesi. Tidak ada yang tak terhindarkan. Kita memiliki alat untuk meredakan inflasi dan mendukung masyarakat yang rentan di seluruh dunia. Tindakan saat ini merugikan masyarakat yang rentan di mana pun, terutama di negara-negara berkembang,” tegas Rebeca Grynspan, Sekretaris Jenderal UNCTAD.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner

Iklan