Pemerintah Indonesia mengundang semua pihak, untuk berpartisipasi dalam sektor investasi infrastruktur di Tanah Air.

Jakarta (Indonesia Window) – Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf) Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, mengemukakan, sejak saat ini hingga masa mendatang, Indonesia memerlukan investasi infrastruktur dengan nilai yang luar biasa besar.

Karenanya, Pemerintah Indonesia mengundang semua pihak, termasuk investor asing, untuk berpartisipasi dalam pengadaan infrastruktur di Indonesia, kata Abdul Kadir Jailani dalam pernyataan tertulisnya di Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Ahad.

Dirjen Aspasaf menyampaikan hal yang terkait dengan investasi infrastruktur itu dalam sambutan pembukaan lokakarya pemanfaatan PPP (Public Private Partnership) Book pada Pemasaran Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

“Sebagai agen Pemerintah Indonesia, Perwakilan RI perlu mengambil peran sebagai pihak yang menjembatani calon investor asing yang potensial dengan penanggung jawab proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)," tuturnya.

Untuk memainkan peran tersebut, ujar Dirjen Aspasaf lebih lanjut, Perwakilan RI seharusnya sudah memiliki pemahaman yang bulat tentang peluang pemodal asing untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia melalui proyek-proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.

Lokakarya tersebut mendatangkan lima orang pakar dari berbagai bidang yang berkaitan sebagai narasumber, yaitu Sri Bagus Guritno, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan (PPP) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Novie Andriani juga ahli dari Kementerian PPN/Bappenas;  Fikry Cassidy, Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kerja Sama Internasional Kementerian Perhubungan; Agus Sulaeman, Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR; dan  Rahardjo Siswohartono dari Kemeninves/BKPM.

Sri Bagus Guritno menjelaskan ihwal skema dan tahapan KPBU serta bagaimana diplomat Indonesia dapat mempromosikan proyek KPBU kepada para investor di luar negeri.

Selanjutnya, Novie Andriani menguraikan bagaimana Perwakilan RI dapat memanfaatkan PPP Book untuk mempromosikan proyek-proyek KPBU di luar negeri.

Sedangkan Fikry Cassidy dan Agus Sulaeman, masing-masing menjabarkan proyek-proyek KPBU yang Kemenhub dan Kementerian PUPR menjadi penanggungjawabnya, baik yang siap ditawarkan maupun yang sedang berada dalam proses persiapan namun segera siap ditawarkan.

Adapun Rahardjo Siswohartono, yang memiliki pengalaman bertugas di Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) New York dan Tokyo, membagikan kiat-kiat praktis yang dapat dijalankan Perwakilan dalam upaya menggandeng calon investor di luar negeri.

Laporan: Redaksi