Fokus Berita – Mengapa badak Jawa membutuhkan habitat kedua? Ini penjelasan peneliti BRIN

Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat (Kementerian Kehutanan RI)

Bogor, Jawa Barat (Indonesia Window) – Wacana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ke Alas Purwo (Taman Nasional Alas Purwo) di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, memicu banyak kritik dari masyarakat.

Selama hampir dua dekade, berbagai kajian mengenai habitat kedua badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) telah memberikan pelajaran penting bahwa upaya  membangun populasi baru tidak sekadar menyangkut kesesuaian ekologis kawasan, tetapi juga memerlukan kesiapan pengelolaan, dan pertimbangan ilmiah yang menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan peneliti Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Hendra Gunawan, dalam wawancara pada Selasa (17/11), dikutip dari situs jejaring BRIN, Rabu.

Menurutnya, habitat kedua bukan sekadar program pemindahan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain.

“Tujuan utamanya adalah membangun populasi tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan badak Jawa melalui strategi konservasi yang dikenal sebagai metapopulasi,” jelasnya.

Saat ini, seluruh populasi alami badak Jawa terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan apabila terjadi bencana berskala besar, wabah penyakit, kebakaran hutan, atau gangguan ekologis lain yang dapat berdampak terhadap seluruh populasi secara bersamaan.

Pengembangan populasi di habitat lain menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan spesies dalam jangka panjang, tanpa mengurangi prioritas perlindungan habitat alaminya di Ujung Kulon.

Dalam konsep metapopulasi, Ujung Kulon dapat berperan sebagai populasi utama (mainland), sedangkan populasi tambahan di habitat lain berfungsi sebagai islands.

Beberapa populasi yang dikelola secara terintegrasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kelangsungan hidup spesies terhadap satu kawasan saja.

Konektivitas genetik antarpopulasi juga perlu diperhatikan dan dapat dikelola melalui intervensi konservasi yang direncanakan berdasarkan kajian genetik dan demografi.

“Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah pengembangan populasi tambahan melalui program konservasi trans-lokasi, bukan pemindahan populasi secara keseluruhan atau bedol desa,” terang Prof. Hendra.

Kajian habitat kedua

Hendra mengungkapkan, gagasan pengembangan habitat kedua badak Jawa bukan hal baru dalam agenda konservasi nasional.

Strategi tersebut telah tercantum dalam ‘Strategy and Action Plan for the Conservation of Rhinos in Indonesia 2007–2017’.

Dia sendiri terlibat dalam sejumlah kajian kelayakan habitat kedua, khususnya untuk menilai aspek sosial ekonomi, sosial budaya, persepsi, dan penerimaan masyarakat di sekitar calon lokasi.

Pada 2009, kata Prof. Hendra, melalui program ‘Second Habitat Assessment for the Javan Rhinoceros’, kajian dilakukan di Kelompok Hutan Gunung Honje, Taman Nasional Ujung Kulon, dan kawasan sekitar Citorek di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap rencana pengembangan habitat kedua di sekitar Gunung Honje mencapai 46 persen, sedangkan di sekitar Gunung Halimun hanya 23 persen. Sebaliknya, penolakan masing-masing mencapai 24 persen dan 54 persen.

Temuan tersebut menurutnya, memperlihatkan bahwa kesesuaian ekologis suatu kawasan belum tentu diikuti penerimaan sosial yang memadai.

Kondisi ekonomi masyarakat, ketergantungan terhadap sumber daya hutan, status penguasaan lahan, serta persepsi terhadap pengelolaan taman nasional turut memengaruhi dukungan masyarakat.

Kajian berikutnya dilakukan pada 2015 melalui program penelitian The World Wide Fund for Nature (WWF) di Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat, dan kawasan hutan Cikeusik di wilayah pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten.

Kajian tersebut melibatkan 540 responden dari 18 desa serta 54 responden kunci dari unsur pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat di sekitar Suaka Margasatwa Cikepuh mencapai 85,8 persen.

Sementara itu, penerimaan di sekitar kawasan hutan Cikeusik hanya sekitar 24 persen, dengan 55 persen responden menyatakan sikap netral.

Salah satu temuan menarik adalah persepsi sebagian masyarakat mengenai badak Jawa sebagai identitas Provinsi Banten.

Sebagian responden di sekitar Cikeusik menyatakan keberatan apabila satwa yang selama ini menjadi kebanggaan daerah tersebut dipindahkan ke luar provinsi.

Sebaliknya, masyarakat sekitar Cikepuh menunjukkan antusiasme karena berharap kehadiran badak Jawa dapat meningkatkan perlindungan hutan, membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan ekowisata.

“Temuan ini mempertegas bahwa dukungan masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting dalam keberhasilan pengembangan habitat kedua,” ungkapnya.

Kesesuaian kawasan hutan

Menurut Prof. Hendra, penentuan habitat kedua harus dilakukan secara hati-hati karena tidak semua kawasan hutan yang luas, hijau, dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi otomatis sesuai untuk kehidupan badak Jawa.

Kajian pemerintah telah menetapkan 13 kriteria penting, antara lain riwayat sebaran badak Jawa, kesesuaian habitat, ketersediaan sumber air sepanjang tahun, status kawasan konservasi, luas kawasan, kapasitas pengelolaan, dukungan eksternal, komitmen pemerintah daerah, serta potensi pendidikan dan ekowisata.

Selain kriteria tersebut, kajian terkini harus mencakup daya dukung ekologis, ketersediaan pakan alami, tempat berkubang, ruang jelajah, kondisi kesehatan satwa, risiko penyakit, keamanan kawasan, hingga potensi interaksi dengan manusia dan satwa lainnya.

Aspek sosial budaya juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan. Masyarakat di sekitar calon habitat harus dilibatkan sejak awal melalui komunikasi dan konsultasi agar kepentingan konservasi satwa dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.

“Program konservasi yang baik tidak seharusnya menempatkan kepentingan satwa dan kepentingan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya perlu dibangun secara sinergis,” jelas Prof. Hendra.

Taman Nasional Alas Purwo – dalam konteks pemindahan habitat badak Jawa, harus dikaji lebih dalam, imbuhnya.

“Alas Purwo perlu dinilai melalui kajian tersendiri dengan menggunakan kriteria yang relevan dan perkembangan metodologi konservasi terkini. Hasilnya juga perlu dibandingkan secara objektif dengan alternatif lokasi lainnya,” terangnya.

Prof. Hendra juga mengingatkan bahwa penjajakan Alas Purwo sebagai kemungkinan habitat kedua masih memerlukan pendalaman ilmiah.

Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai penetapan lokasi, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode, maupun waktu pelaksanaan. Perlindungan populasi badak Jawa di Ujung Kulon tetap harus menjadi prioritas dan berjalan beriringan dengan penjajakan habitat kedua.

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait