Bogor, Jawa Barat (Indonesia Window) – Setiap tahun, sekitar 220.000 jemaah asal Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Mereka tidak hanya membawa kebutuhan untuk beribadah, tetapi juga menciptakan permintaan yang sangat besar terhadap berbagai barang dan jasa—mulai dari transportasi, makanan, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari.

Di balik perjalanan spiritual tersebut, terdapat sebuah aktivitas ekonomi dengan nilai yang tidak kecil.

Pertanyaannya, ‘seberapa besar manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut yang dapat kembali kepada Indonesia?’

Pertanyaan inilah yang kini mulai dipetakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui riset mengenai ekosistem ekonomi haji.

Ketua Tim Peneliti Riset Haji (PRH) BRIN, Abdul Jamil, mengatakan selama ini penyelenggaraan haji lebih banyak dilihat dari sisi spiritual dan pelayanan kepada jemaah. Sementara itu, dimensi ekonomi yang muncul dari rangkaian penyelenggaraan haji belum banyak dikaji secara komprehensif.

Padahal, menurutnya, aktivitas ekonomi haji membentuk rantai yang panjang. Perputaran ekonominya tidak hanya terjadi ketika jemaah berada di Arab Saudi, tetapi dimulai sejak persiapan keberangkatan di Indonesia hingga mereka kembali ke Tanah Air.

“Ada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan ekosistem haji guna meningkatkan layanan sekaligus memanfaatkan potensi ekonominya agar tidak ‘hangus’ di luar negeri,” ujar Jamil dalam forum diskusi ‘Pengembangan Riset Ekonomi Haji’ yang diselenggarakan Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) BRIN di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Selasa (4/8).

Dari ibadah ke ekosistem ekonomi

Selama ini, pembicaraan mengenai haji umumnya berpusat pada aspek ibadah, pelayanan jemaah, dan penyelenggaraan perjalanan. Namun, di balik semua itu terdapat ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak sektor dan pelaku usaha.

Setiap jemaah membutuhkan transportasi, makanan, akomodasi, layanan kesehatan, obat-obatan, perlengkapan ibadah, hingga berbagai kebutuhan konsumsi lainnya.

Dengan jumlah jemaah yang mencapai sekitar 220.000 orang setiap tahun, aktivitas tersebut menciptakan permintaan dalam skala besar.

Berdasarkan data awal, kuota jemaah setiap tahun sekitar 220.000. “Perputaran dana haji mencapai nilai yang sangat besar sehingga perlu dikelola agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia,” ungkap Jamil.

Karena itu, BRIN tidak hanya ingin menghitung besarnya perputaran dana, tetapi juga melihat “di mana nilai ekonomi tersebut tercipta, siapa yang menikmatinya, dan bagian mana yang sebenarnya dapat diperkuat agar lebih banyak memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.”

Pendekatan ini penting karena ekonomi haji tidak berdiri sebagai satu sektor tunggal. Ia merupakan rangkaian aktivitas yang saling terhubung, dari persiapan jemaah di Indonesia, perjalanan udara, kebutuhan konsumsi, layanan kesehatan, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi di Arab Saudi.

Berapa banyak ‘kebocoran’ ekonomi haji?

Salah satu persoalan yang ingin ditelusuri dalam penelitian tersebut adalah ‘economic leakage’, atau kebocoran ekonomi.

Sederhananya, penelitian akan melihat: ‘Berapa banyak belanja yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha Indonesia, tetapi justru dipasok dari negara lain?’

Kepala Pusat Riset Hukum (PRH) BRIN, Nawawi, menyoroti persoalan tersebut dalam forum diskusi. Menurutnya, pembangunan Kampung Haji Indonesia seluas sekitar 80 hektare di Makkah yang ditargetkan rampung pada 2029 dapat menjadi salah satu peluang strategis.

Kawasan tersebut tidak hanya berpotensi mendukung pelayanan jemaah Indonesia, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk produk-produk Indonesia ke pasar Timur Tengah.

"Kita harus menghitung berapa persen kebocoran ekonomi kita di mana produk haji justru dipasok oleh negara non-muslim seperti China atau Thailand, padahal Indonesia punya potensi menyuplai kebutuhan tersebut," tegas Nawawi.

Pernyataan tersebut membuka persoalan yang lebih luas: “Mengapa kebutuhan jemaah Indonesia yang jumlahnya sangat besar belum sepenuhnya menjadi pasar bagi produk Indonesia?”

Di sinilah riset ekonomi haji dapat menjadi penting. Bukan sekadar menghitung berapa uang yang berputar, tetapi mengidentifikasi peluang untuk memperpanjang rantai nilai agar lebih banyak manfaat ekonomi kembali kepada pelaku usaha nasional.

Bersambung ke bagian 2