Fokus Berita – Berantas malaria di Papua, pemerintah RI mobilisasi upaya lintas perbatasan
Upaya pemberantasan malaria di Papua tidak hanya menjadi target kesehatan, tetapi juga langkah menuju pencapaian keadilan sosial dan penguatan sistem kesehatan yang inklusif.
Jakarta (Xinhua/Indonesia Window) – Di tengah kompleksitas geografis dan sosial wilayah Papua, harapan baru muncul melalui pembentukan Konsorsium Malaria Papua, sebuah aliansi strategis lintas sektor yang lahir dari komitmen para gubernur dan dukungan pemangku kepentingan untuk mempercepat upaya pemberantasan malaria.
“Jika kita ingin Indonesia bebas malaria, Papua adalah kuncinya,” kata Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (17/6) dalam konferensi pers yang diadakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Asia-Pasifik untuk Pemberantasan Malaria (Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination) kesembilan di Bali. KTT tersebut mempertemukan 250 lebih partisipan dari 23 negara dan kawasan serta sejumlah organisasi internasional.
Budi dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk memimpin sebuah pertemuan dengan enam gubernur dari seluruh Papua guna mengembangkan strategi lintas sektor yang lebih tertarget.
Papua, wilayah paling timur di Indonesia, menyumbang lebih dari 93 persen dari total kasus malaria di negara ini dan kini menjadi pusat dari upaya Indonesia untuk memberantas penyakit tersebut.
.jpg)
Menurut Budi, upaya pemberantasan malaria di Papua tidak hanya menjadi target kesehatan, tetapi juga langkah menuju pencapaian keadilan sosial dan penguatan sistem kesehatan yang inklusif.
CEO Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) Sarthak Das menyatakan dukungannya terhadap langkah Indonesia untuk memprioritaskan Papua dalam upaya pemberantasan malaria. “Kepemimpinan lokal yang kuat dan kolaborasi lintas negara adalah kunci untuk mencapai target bebas malaria di kawasan Asia-Pasifik per 2030,” tuturnya.
Komitmen lokal ini juga diperkuat oleh Rencana Aksi Bersama Bilateral yang ditandatangani oleh Indonesia dan Papua Nugini pada Senin (16/6). Kerangka kerja sama lintas perbatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pengendalian malaria dilaksanakan secara terpadu dan adil di wilayah-wilayah yang saling terhubung secara geografis dan epidemiologis.
Papua Nugini menyumbang 26,4 persen dari seluruh kasus malaria di Asia-Pasifik. Oleh karena itu, kemampuan Indonesia dalam memegang kendali di Papua akan menjadi sinyal penting bahwa keberhasilan serupa mungkin dapat terjadi di Papua Nugini, imbuh Das.
Global Fund, salah satu mitra pendanaan utama, menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya Indonesia yang berfokus pada pemberantasan malaria di Papua.
“Saya mengakui kemajuan signifikan yang telah dicapai Indonesia dalam upaya pemberantasan malaria, dan Global Fund berkomitmen penuh untuk mendukung mitranya di kawasan tersebut dalam memerangi dan memberantas malaria di seluruh Asia-Pasifik,” kata Direktur Eksekutif Global Fund Peter Sands.
Sands juga menyambut baik peluncuran ‘Indonesia’s Call to End Malaria’, sebuah inisiatif nasional untuk mendorong upaya pemberantasan malaria yang komprehensif, di forum tingkat tinggi tersebut.
Upaya Indonesia tidak hanya sebatas komitmen. Pemerintah sedang memperluas distribusi kelambu, memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan setempat, serta menerapkan pendekatan berbasis masyarakat yang menghormati kearifan lokal di Papua, selain upaya pemerintah dalam hal pengembangan pengobatan dan vaksin.
Meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal akses geografis, perubahan iklim, dan mobilitas penduduk, upaya-upaya bersama ini menunjukkan bahwa pemberantasan malaria bukan hanya sekadar mimpi. Dengan niat politik yang kuat, dukungan internasional, dan strategi berbasis data, Papua dapat menjadi kisah sukses pemberantasan malaria yang inspiratif bagi kawasan tersebut.
Laporan: Redaksi
