Tim investigasi gabungan Korsel akan panggil Presiden Yoon atas tuduhan pemberontakan

Warga menyaksikan pidato Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol yang disiarkan di televisi, di Stasiun Kereta Seoul di Seoul, Korsel, pada 12 Desember 2024. (Xinhua/Yao Qilin)
Tim investigasi gabungan Korea Selatan akan memanggil Presiden Yoon Suk-yeol yang telah dimakzulkan parlemen atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Seoul, Korea Selatan (Xinhua/Indonesia Window) – Tim investigasi gabungan Korea Selatan (Korsel) akan memanggil Presiden Yoon Suk-yeol yang telah dimakzulkan parlemen pada Rabu (18/12) atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, menurut sejumlah laporan dari berbagai kantor berita pada Senin (16/12).Tim tersebut dijadwalkan akan mengirimkan surat panggilan ke kantor kepresidenan, meminta Yoon hadir untuk diinterogasi pada 18 Desember sebagai bagian dari investigasi tim tersebut terhadap pemberlakuan darurat militer oleh Yoon.Tim itu terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (Corruption Investigation Office for High-ranking Officials/CIO), Kantor Investigasi Nasional (National Office of Investigation/NOI), dan kantor pusat investigasi Kementerian Pertahanan Korsel.Mosi pemakzulan kedua terhadap Presiden Yoon telah diloloskan melalui Majelis Nasional pada Sabtu (14/12) dan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi Korsel untuk dibahas hingga 180 hari, dan selama periode tersebut kekuasaan kepresidenan Yoon ditangguhkan.Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember malam waktu setempat, tetapi dicabut oleh Majelis Nasional beberapa jam kemudian.Yoon ditetapkan oleh badan investigasi sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan dan menjadi presiden aktif pertama di Korsel yang dijatuhi larangan bepergian ke luar negeri.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

Raja Kamboja: Perdamaian di ASEAN harus dilindungi demi pembangunan regional
Indonesia
•
22 Nov 2022

Arab Saudi dokumentasikan hadits autentik, hindari penyalahgunaan
Indonesia
•
04 Mar 2022

Hamas sebut Israel tetapkan syarat baru, tunda kesepakatan gencatan senjata
Indonesia
•
26 Dec 2024

Modern Diplomacy: Norwegia tertarik proyek sabotase AS jalur pipa gas Nord Stream
Indonesia
•
28 Feb 2023
Berita Terbaru

Prancis dan Inggris tingkatkan persenjataan nuklir, Rusia terancam
Indonesia
•
05 Mar 2026

Senat AS gagal loloskan resolusi kewenangan perang untuk batasi operasi militer Trump di Iran
Indonesia
•
05 Mar 2026

China tegas menentang hegemoni dan politik kekuasaan
Indonesia
•
05 Mar 2026

Konflik di Timur Tengah hambat rute pelayaran, perjalanan, dan penyaluran bantuan
Indonesia
•
06 Mar 2026
