PM: Singapura akan membebaskan hubungan seks antarpria

Singapura menjadi negara Asia terbaru yang akan mengakhiri diskriminasi terhadap anggota komunitas LGBTQ dengan membebaskan hubungan seks antarpria.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah Singapura akan membebaskan hubungan seks antarpria, tetapi tidak berencana untuk mengubah definisi hukum pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, kata Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada Ahad.

Kelompok-kelompok LGBTQ menyambut baik keputusan Lee tersebut, yang berimplikasi dicabutnya Bagian 377A dari KUHP, yakni undang-undang era kolonial yang mengkriminalisasi hubungan seks antarlaki-laki. Namun, kelompok tersebut juga menyatakan keprihatinan bahwa mengesampingkan pernikahan sesama jenis akan menguatkan upaya melanggengkan diskriminasi.

Dalam pidato hari nasional tahunannya, Lee mengatakan masyarakat Singapura, terutama kaum muda di negara kota itu, semakin lebih menerima kaum gay.

“Saya percaya ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan sesuatu yang sekarang akan diterima oleh sebagian besar warga Singapura,” katanya.

Tidak jelas kapan tepatnya Pasal 377A itu akan dicabut.

Singapura menjadi negara Asia terbaru yang bergerak untuk mengakhiri diskriminasi terhadap anggota komunitas LGBTQ.

Pada tahun 2018, pengadilan tertinggi India membatalkan larangan era kolonial terhadap seks gay, sementara Thailand baru-baru ini semakin dekat untuk melegalkan ikatan sesama jenis.

Di bawah Bagian 377A Singapura, pelanggar dapat dipenjara hingga dua tahun di bawah hukum, tetapi saat ini tidak ditegakkan secara aktif. Tidak ada hukuman yang diketahui untuk seks antara laki-laki dewasa yang setuju selama beberapa dekade dan undang-undang tidak memasukkan seks antara perempuan atau jenis kelamin lainnya.

Selama ini, kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) membuat berbagai upaya untuk menantang hukum dan menjatuhkannya, tetapi tidak ada yang berhasil.

Pada Ahad, beberapa kelompok pembela hak LGBTQ mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa mereka “lega” dengan pengumuman Lee.

“Untuk semua orang yang pernah mengalami jenis intimidasi, penolakan, dan pelecehan yang dimungkinkan oleh undang-undang ini, pencabutan akhirnya memungkinkan kami untuk memulai proses penyembuhan. Bagi mereka yang mendambakan Singapura yang lebih setara dan inklusif, pencabutan menandakan bahwa perubahan memang mungkin terjadi, ” kata mereka dalam pernyataan itu.

Tetapi kelompok-kelompok itu juga mendesak pemerintah agar tidak mengindahkan seruan dari kaum konservatif agama untuk mengabadikan definisi pernikahan dalam konstitusi, dengan mengatakan hal tersebut akan membuat warga LGBTQ+ tidak setara.

Perlawanan

Pada bulan Februari, pengadilan tertinggi Singapura telah memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak dapat digunakan untuk menuntut laki-laki yang melakukan hubungan seks gay.

Beberapa kelompok agama termasuk Muslim, Katolik dan Protestan terus menolak setiap upaya pencabutan undang-undang tersebut, kata Lee.

Sebuah aliansi lebih dari 80 gereja menyatakan kekecewaan yang kuat pada Ahad atas keputusan pemerintah Singapura.

“Pencabutan itu adalah keputusan yang sangat disesalkan yang akan berdampak besar pada budaya tempat anak-anak kita dan generasi masa depan Singapura akan tinggal,” sebut mereka.

Singapura adalah masyarakat multi-ras dan multi-agama dari 5,5 juta jiwa, dengan mayoritas Buddha dan Kristen, serta sekitar 16 persen adalah Muslim. Singapura memiliki populasi etnis Tionghoa yang dominan dengan minoritas Melayu dan India, menurut sensus 2020.

Menekankan dukungan berkelanjutan pemerintahnya untuk menetapkan definisi tradisional pernikahan, Lee mengatakan, “Kami percaya bahwa pernikahan harus antara seorang pria dan seorang wanita, bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam keluarga seperti itu, bahwa keluarga tradisional harus membentuk blok bangunan dasar masyarakat.”

Singapura akan “melindungi definisi pernikahan agar tidak ditentang secara konstitusional di pengadilan”, katanya. “Ini akan membantu kami mencabut Bagian 377A dengan cara yang terkendali dan dipertimbangkan dengan cermat.”

Sumber: Reuters

Laporan: Redaksi