Fokus Berita – Pemutusan akses internet batasi kemampuan warga Gaza untuk terima peringatan militer Israel

Pemutusan akses internet di Gaza telah membatasi kemampuan warga Gaza untuk menerima peringatan militer dari Israel.

 

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Pemutusan akses internet di Gaza telah membatasi kemampuan warga Gaza untuk menerima peringatan militer dari Israel, demikian disampaikan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) pada Jumat (13/6).

Militer Israel mengunggah peta Gaza dengan garis merah yang menandai zona pertempuran berbahaya bagi warga sipil untuk dihindari, yang tampaknya mencakup sebagian besar wilayah Jalur Gaza.

Gaza masih belum memiliki akses internet atau koneksi data setelah rute kabel serat optik terakhir yang melayani wilayah tengah dan selatan Jalur Gaza terputus pada Kamis (12/6), menyusul pertempuran intensif, kata OCHA. “Pemulihan koneksi sangat mendesak.”

Menurut OCHA, mitra kemanusiaan yang bekerja di bidang telekomunikasi terus berkoordinasi untuk memperbaiki rute kabel serat optik di Gaza, termasuk yang sebelumnya rusak. Namun, mereka melaporkan bahwa sejak April, otoritas Israel menolak lebih dari 20 permohonan mitra untuk melakukan pekerjaan tersebut.

“Seiring berlanjutnya gangguan, para mitra tidak dapat berkomunikasi atau berkoordinasi dalam kegiatan tanggap darurat, dan orang-orang yang membutuhkan tetap terisolasi dan tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk mengakses dukungan penyelamatan nyawa dan layanan darurat,” kata OCHA, seraya menambahkan bahwa perbaikan jalur tersebut harus dilakukan segera.

OCHA mengatakan bahwa blokade bahan bakar yang telah berlangsung lebih dari 100 hari terus berlanjut. Pasokan bahan bakar yang memadai sangat penting untuk mempertahankan layanan esensial yang menyelamatkan nyawa di Gaza, termasuk unit perawatan intensif serta layanan kesehatan, air, dan sanitasi yang kritis. Bahan bakar juga diperlukan untuk mengoperasikan generator yang menggerakkan peralatan telekomunikasi.

OCHA melaporkan bahwa otoritas Israel terus menolak banyak gerakan kemanusiaan yang bertujuan memberikan dukungan kepada penduduk Jalur Gaza.

Delapan dari 18 upaya PBB untuk mengoordinasikan gerakan tersebut pada Kamis, termasuk upaya untuk mengambil pasokan tepung gandum dan bahan bakar, gagal. Empat misi lainnya gagal, baik karena hambatan atau karena penyelenggara harus membatalkannya, yang biasanya terjadi karena alasan keamanan atau logistik. Enam misi lainnya, termasuk relokasi staf, berhasil.

Menyediakan bantuan pangan bagi warga Gaza yang kelaparan masih menjadi tantangan.

Tom Fletcher, Under-Secretary General PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, mengatakan tindakan membunuh dan melukai warga yang kelaparan saat berusaha mendapatkan makanan, maupun para petugas kemanusiaan yang menyalurkan bantuan, merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat dibenarkan.

Pejabat bantuan tersebut pada Kamis mengatakan bahwa konvoi PBB yang membawa bantuan kemanusiaan dicegat oleh kelompok bersenjata Palestina, sehingga membahayakan staf dan sopir. Sementara itu, warga sipil yang sangat membutuhkan bantuan pangan terbatas dari lembaga kemanusiaan menjadi korban penembakan oleh pasukan Israel, tertabrak truk, atau bahkan ditikam saat mencoba mendapatkan makanan.

Dia mengatakan orang-orang yang kelaparan melaporkan bahwa pasukan Israel menembaki mereka, terutama di sekitar pusat distribusi baru Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF) yang berafiliasi dengan militer. Sementara itu, GHF pada Rabu (11/6) melaporkan bahwa beberapa warga Palestina yang terlibat dalam distribusi makanan di pusat bantuan mereka, yang didukung Amerika Serikat (AS) dan mendapat persetujuan dari Israel, menjadi korban tewas, luka-luka, atau ditangkap oleh Hamas.

“Tanpa akses segera dan dalam skala besar ke sarana dasar untuk bertahan hidup, kami berisiko terjerumus ke dalam kelaparan, kekacauan lebih lanjut, dan hilangnya lebih banyak nyawa,” kata Fletcher. “Kelaparan tidak boleh diatasi dengan peluru. Pekerja kemanusiaan harus diizinkan untuk melakukan pekerjaan mereka.”

Laporan: Redaksi