Opini – AS hanya inginkan ‘bawahan setia’ bukan ‘sekutu’ (Bagian 2 – selesai)

Seorang pengunjuk rasa memegang sebuah poster di Taman Funairi Daiichi Hiroshima dalam aksi protes menentang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Tujuh (Group of Seven/G7) di Hiroshima, Jepang, pada 19 Mei 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

Contohnya bidang energi. Akibat sanksi keras terhadap Rusia, pengiriman minyak dan gas ke Eropa berkurang drastis. Setelah ledakan Nord Stream, Eropa tidak punya pilihan selain mengimpor energi dengan harga mahal dari Amerika.

Oleh karena itu, semakin banyak kapal pengangkut LNG yang “secara logis” bertolak dari Amerika Serikat (AS) menuju Eropa. Dan pada akhirnya, Eropa-lah yang mengalami kerugian besar, sementara AS meraup untung.

Mengenai isu siapa yang mengebom jalur pipa Nord Stream, beberapa pejabat Barat tidak begitu bersemangat untuk mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas ledakan tersebut, menurut The Washington Post.

Seorang diplomat senior Eropa menuturkan para pemimpin beranggapan tidak ada gunanya menggali terlalu dalam serta menemukan jawaban yang tidak mengenakkan dan sebagaimana dikutip mengatakan “Jangan bicara tentang Nord Stream … Lebih baik tidak tahu.”

“Amerika selalu yang utama” juga tercermin dalam kehadiran militer AS di seluruh dunia.

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh David Vine, profesor di Jurusan Antropologi di American University, pada 2021, terdapat sekitar 750 lokasi pangkalan militer AS di luar negeri di 80 negara dan koloni asing, hampir tiga kali lebih banyak pangkalan di luar negeri dibandingkan kedutaan besar, konsulat, dan misi mereka di seluruh dunia.

Lebih banyak pangkalan militer AS didirikan dan lebih banyak pasukan dikirim, seolah-olah untuk memberikan keamanan bagi sekutunya, tetapi sebenarnya untuk memperkuat kendali atas mereka. Sementara itu, sebagian besar perjanjian yang ditandatangani oleh AS dan sekutunya, seperti Perjanjian Kerja Sama dan Keamanan Antara AS dan Jepang, memuat sejumlah klausul pengecualian.

Selain itu, militer AS tidak hanya menikmati ekstrateritorialitas, tetapi juga dapat melepaskan pemenuhan kewajiban perjanjian dalam keadaan tertentu.

Ketika ditanya tentang campur tangan asing dalam sidang dengar pendapat di parlemen awal bulan ini, mantan perdana menteri (PM) Prancis Francois Fillon berkata, “Ya, saya melihatnya, sebagian besar, itu berasal dari negara sahabat dan sekutu bernama Amerika Serikat.”

Menolak menjadi pion

Menolak menjadi pion dalam perselisihan geopolitik Washington, para pengunjuk rasa Jepang berkumpul untuk memprotes Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Tujuh (Group of Seven/G7) di Hiroshima, Jepang, seraya memegang poster bertuliskan “AS keluar dari Asia Pasifik”. Sejumlah cendekiawan Australia menandatangani surat terbuka yang menyuarakan kekhawatiran atas partisipasi Australia dalam AUKUS.

Mantan menteri luar negeri (Menlu) Australia Bob Carr mengatakan Canberra membutuhkan AS dengan “peran kreatif” di kawasan itu, bukan negara yang “terobsesi dengan keunggulan dan dominasinya.”

Gelombang rekonsiliasi, yang diwakili oleh kembalinya Suriah ke Liga Arab, melanda seluruh Timur Tengah, saat negara-negara Arab menyadari bahwa campur tangan AS atas nama sekutu hanya menjerumuskan kawasan itu ke dalam ketidakstabilan dan kekacauan.

“Kami terus meyakini bahwa kami tidak akan menormalisasi hubungan kami dengan rezim Assad, dan kami juga tidak mendukung sekutu dan mitra kami melakukan hal itu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel, sekali lagi mengungkap apa yang sebenarnya diinginkan AS adalah bawahan, bukan sekutu.

Praktik hegemonik dan mentalitas permainan menang-kalah (zero-sum game) AS menciptakan konfrontasi serta perpecahan dalam isu-isu regional dan internasional, yang secara serius merusak kepentingan pembangunan sekutu-sekutunya.

Pemerintahan Biden “acuh tak acuh terhadap kekhawatiran para sekutu Arabnya, membuat keputusan sepihak mengenai hal-hal penting regional tanpa berkonsultasi dengan mereka,” demikian disampaikan dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Al Jazeera, berjudul “Timur Tengah: Dari satu dekade konflik menuju era rekonsiliasi” (The Middle East: From a decade of conflict to an age of reconciliation).

“Otonomi strategis” menjadi kata populer di seluruh Eropa, dengan para ahli dan orang dalam politik menyadari bahwa AS tidak pernah ingin melihat Eropa yang bersatu dan otonom.

Mendukung dorongan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk “otonomi strategis” dari AS, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan “jika aliansi dengan Amerika Serikat ini mengasumsikan bahwa kita secara membabi buta, secara sistematis mengikuti sikap Amerika Serikat dalam semua isu, itu tidak (benar).”

Selesai

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan