Opini – Dino Patti Djalal: Iran tidak akan tinggal diam atas serangan AS dan Israel

Dino Patti Djalal

Serangan terhadap suatu negara Islam di bulan Ramadhan menunjukkan ketidakpekaan pada suasana batin dunia Islam.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Kita semua shock melihat serangan Amerika dan Israel terhadap Iran, kata Dr. Dino Patti Djalal pada sebuah café di London, Inggris, dalam instagramnya baru-baru ini.

 “Dan kita terutama prihatin karena ini serangan terhadap suatu negara Islam di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap suasana batin dunia Islam, kata Dino yang menjabat Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia dari 14 Juli 2014 hingga 20 Oktober 2014,

 Menurut Dino, dalam dalam instagramnya, ada tiga poin yang saya ingin sampaikan termasuk mengenai posisi Indonesia mengenai konflik Amerika dan Israel.

 Pertama, hal ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan., karena tujuan dari serangan militer tersebut, kali ini bukan hanya untuk menghentikan kapasitas nuklir Iran, tapi untuk menumbangkan pemerintah di Teheran.

 Segala aksi militer, oposisi politik, mobilisasi massa, upaya agen Mossad di Iran, dan lain sebagainya akan dikerahkan untuk menumbangkan pemerintah Iran.

 Dan pada saat yang bersamaan, pemerintah Iran juga tidak akan tinggal diam dan mereka juga akan melakukan segala cara untuk melawan intervensi luar ini.

 “Dan mengingat Iran berbeda dari Venezuela, mempunyai jaringan politik dan militer yang cukup signifikan di beberapa wilayah di luar Iran, di Timur Tengah, maka dapat dipastikan bahwa perang ini juga akan menyeret pihak-pihak luar dan akan menyebarkan guncangan di luar wilayah Iran,” katanya.

 Kalaupun pemerintah di Teheran tumbang, dan kemungkinan ini juga ada, maka ini juga tidak otomatis baik secara moral, secara hukum internasional memberikan pembenaran terhadap aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.

 Mengapa? Karena kalau aksi intervensi ugal-ugalan seperti ini dilakukan oleh negara-negara lain dalam konteks yang berbeda juga, maka dunia akan segera terjurumus dalam Perang Dunia Ketiga, ungkap Dino yang juga mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

 “Kedua, kita harus jelas, sejelas-jelasnya bahwa dalam konflik ini, Iran adalah pihak yang diserang oleh Amerika dan Israel, bukan pihak yang menyerang Amerika atau Israel. Dan bahwasannya perundingan antara Amerika dan Iran belum berhasil, ini tidak memberikan pembenaran bagi Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer terhadap Iran,” katanya lagi.

 Apalagi pemerintah Oman yang selama ini menjadi mediator dalam perundingan damai antara keduanya menyatakan sudah ada kemajuan yang signifikan dalam proses perundingan Amerika dan Iran ini.

 Serangan militer terhadap Iran menandakan adanya suatu tren yang mengkhawatirkan di Amerika Serikat bahwa segala perselisihan yang tidak sesuai dengan kemauan Trump akan diselesaikan dengan cara perang atau kekerasan.

 Dan pendekatan seperti itu sangat berbahaya sekali bagi stabilitas dan perdamaian internasional, kata Dino.

 “Ketiga, saya sudah membaca pernyataan pemerintah Indonesia dalam hal ini kementerian luar negeri yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap untuk terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik ini,” ujarnya.

 Sebagai ilmuwan politik yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, “saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan, karena sangat tidak realistis,” jelasnya.

 Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga.

 Ego Amerika sebagai negara super power terlalu tinggi untuk menerima itu. “Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran,” dia menambahkan.

 Dan menarik dicatat bahwa sejumlah teman saya di Washington DC memberitahu saya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran dan juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari Epstein Files, kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump.

 Kedua, realitanya pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran.

 Belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayankan kepada presiden dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga, misalnya suatu KTT BRICS atau suatu KTT D8.

 Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono, tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran. Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran pada pemerintah Indonesia sekarang ini.

 Ketiga, kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran.

 Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. “Kita harus jujur mengenai hal ini. Keempat, dan ini lebih tidak mungkin lagi, upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran,” Dino menjelaskan.

 Dan hal ini secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri.

 “Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini,” dia menambahkan.

 Menurut Dino, yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai jurudamai dalam konflik ini karena ini tidak realistis, tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas.

 “Kita harus berani menyatakan apa yang benar-benar dan apa yang salah, salah apapun resikonya. Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu. Dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional,” katanya.

 “Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satupun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya. Apapun yang dilakukan negara adidaya tersebut. Dan kalau ini terjadi berarti politik luar negeri kita tidak lagi politik bebas aktif,” katanya.

 Dan ingat sejarah penuh dengan kasus di mana Indonesia tidak ragu untuk bertentangan atau berbeda pendapat dengan Amerika Serikat, baik dalam kasus serangan Amerika terhadap Irak, mengenai konvensi hukum laut PBB, mengenai keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB, dan lain sebagainya, lanjutnya.

 Berbeda pendapat itu tidak berarti bermusuhan, dan bermitra tidak juga berarti kita nurut atau tunduk dengan Amerika Serikat.

 “Saya juga menganjurkan agar Presiden Prabowo menulis surat kepada Presiden Trump yang memberitahukan bahwa Indonesia akan menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force di Gaza sambil mengkaji ulang situasi serius yang sekarang sedang berkembang di Timur Tengah,” kata Dino.

 Melalui pesan ini terhadap Presiden Donald Trump, “kita juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip, yang berpendirian dan tidak mudah di taken for granted oleh negara lain,” pesannya.

 Apalagi Hamas dan kelompok lain di Palestina mempunyai kedekatan khusus dengan Iran. Dan dampaknya pasti ada. Apalagi pasukan perdamaian Indonesia nanti praktis akan berada di bawah komando Amerika Serikat dan di bawah kendali Donald Trump sebagai ketua dari Board of Peace, ungkapnya..

 Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang sulit diprediksi, yang sering melanggar hukum internasional dan sering memaksakan kehendaknya pada negara lain, terutama yang lemah, “kita harus menghindari resiko pasukan Indonesia terjebak dalam komplikasi yang mungkin timbul dari konflik segitiga Amerika, Israel, Iran yang masih akan terus berkembang. Kita tidak ingin misi perdamaian Indonesia menyimpang dari mandat ISF, meskipun tidak disengaja,” dia menambahkan.

 Pikirkan dengan matang-matang dan seksama. Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari gedung putih, katanya.

 Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait