PM Malaysia serukan konektivitas strategis dan perdagangan terbuka dalam Dialog Shangri-La ke-22

Keterbukaan ekonomi merupakan sumber keseimbangan, baik antarnegara maupun di dalam negeri masing-masing, untuk menghadapi berbagai persoalan mendesak yang memengaruhi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, atau bahkan kesenjangan digital.

 

Singapura (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Singapura pada Sabtu (31/5) mengatakan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berkomitmen untuk mendorong perdagangan yang terbuka dan adil, sembari menyadari adanya risiko-risiko yang mungkin timbul akibat terjadinya fragmentasi di kancah global.

Dalam sambutan khusus pada edisi ke-22 Dialog Shangri-La, konferensi tingkat tinggi (KTT) pertahanan dan keamanan terkemuka di Asia, PM Anwar mengatakan bahwa menjaga otonomi ASEAN “bukanlah tentang menolak pihak lain,” melainkan “tentang memperkuat diri kita sendiri.”

Semangat yang sama tercermin dalam pernyataan para pemimpin ASEAN terkait ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global dalam KTT mereka yang digelar awal pekan ini di Kuala Lumpur, ujarnya, seraya menambahkan bahwa “kami memperingatkan akan bahaya tindakan unilateral, penerapan tarif balasan, dan risiko fragmentasi global yang semakin meningkat.”

“Kami menegaskan komitmen ASEAN terhadap sistem perdagangan yang terbuka, dapat diprediksi, dan berbasis aturan,” kata Anwar, menambahkan, “pasar yang terbuka menciptakan jenis keterbukaan timbal balik antarnegara yang mendorong kehati-hatian, bukan konfrontasi.”

Keterbukaan ekonomi merupakan sumber keseimbangan, baik antarnegara maupun di dalam negeri masing-masing, untuk menghadapi berbagai persoalan mendesak yang memengaruhi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, atau bahkan kesenjangan digital, paparnya.

Dialog Shangri-La tahun ini, yang berlangsung dari Jumat (30/5) hingga Ahad (1/6), dihadiri oleh perwakilan dari 47 negara, termasuk 40 delegasi tingkat menteri, 20 delegasi tingkat panglima angkatan bersenjata, lebih dari 20 pejabat senior di bidang pertahanan, serta sejumlah akademisi terkemuka, menurut Kementerian Pertahanan Singapura.

Laporan: Redaksi