Kementerian RI sepakati kerja sama adaptasi lingkungan dengan universitas Australia

Kementerian LHK RI sepakati kerja sama adaptasi lingkungan dengan universitas Australia
Pertemuan delegasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdiskusi dengan akademisi dan pakar dari Universitas Griffith di Brisbane pada Kamis (10/10/2019) guna membahas kerja sama mengenai adaptasi perubahan iklim. (KJRI Sydney).

Jakarta (Indonesia Window) – Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI menyepakati kerja sama di beberapa bidang dengan Universitas Griffith, Australia dengan menandatangani dokumen Memorandum Saling Pengertian (MSP) di Brisbane pada Kamis (10/10).

Keterangan dari Konsulat Jenderal RI di Sydney yang diterima di Jakarta, Jumat menyebutkan MSP yang belaku selama tiga tahun tersebut meliputi peningkatan kapasitas di bidang lingkungan dan manajemen kehutanan, serta adaptasi perubahan iklim dan pengusahaan secara berkelanjutan.

Dokumen kerja sama itu ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Dr. Agus Justianto dan Wakil Presiden (Global) Universitas Griffith, Profesor Sarah Todd.

“Saya meyakini bahwa MSP ini bukan sekadar di atas kertas. Bagi Indonesia, area kerja sama dalam MSP ini sangat valid,” ujar Dr. Justianto.

Dia menambahkan kerja sama bidang lingkungan dan kehutanan tersebut sesuai dengan konteks pembangunan Indonesia yang sedang menyiapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

“Para pakar lingkungan dan kehutanan di Australia, khususnya Universitas Griffith dapat berbagai pengalaman dengan pemerintah Australia dalam pemindahan ibu kota ke Canberra,” tutur Dr. Justianto.

Sementara itu, Prof. Sarah Todd menyampaikan bahwa MSP kerja sama antara Univeritas Griffith dan Kementerian LHK harus menjadi sebuah dokumen aktif.

Diskusi antara delegasi Kementerian LHK dan Universitas Griffith menyebutkan beberapa aktivitas untuk dimasukkan dalam Rencana Aksi Strategis MSP tersebut untuk periode 2019-2022.

“Saya usulkan program belajar jarak jauh di bidang lingkungan dan kehutanan antara Kementerian LHK dan Universitas Griffith untuk dimasukkan dalam rencanaaksi strategis 2019-2022,” kata Dr. Justianto.

Program lainnya adalah penelitian terkait Nationally Determined Contributions (NDCs) bagi perubahan iklim dan proyek penelitian bersama mengenai dampak pembangunan ibu kota negara yang baru terhadap komitmen Indonesia dalam NDCs.

Menurut Konsul Hermanus Dimara, KJRI Sydney mengapresiasi kesepakatan kerja sama antara Kementerian LHK RI dan Universitas Griffith tersebut.

“KJRI Sydney sebagai Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya mecakup negara bagian Queensland di mana Universitas Griffith berada, siap memfasilitasi pelaksanaan MSP ini ke depan,” ujar Konsul Dimara.

Laporan: Redaksi

Berkomentar?

Please enter your comment!
Please enter your name here