COVID-19 – Taiwan: Solidaritas global efektif akhiri pandemik

COVID-19 – Taiwan: Solidaritas global efektif akhiri pandemik
Menteri Luar Negeri Republik China (Taiwan) Jaushieh Joseph Wu menyatakan bahwa dalam deklarasi untuk memperingati 75 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah dan kepala negara sepakat bahwa hanya solidaritas global yang dapat secara efektif mengakhiri pandemik COVID-19. (Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei-TETO)

Jakarta (Indonesia Window) – Menteri Luar Negeri Republik China (Taiwan) Jaushieh Joseph Wu menyatakan bahwa dalam deklarasi untuk memperingati 75 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah dan kepala negara sepakat bahwa hanya solidaritas global yang dapat secara efektif mengakhiri pandemik COVID-19.

Oleh karena itu, PBB harus lebih inklusif dan tidak boleh mengabaikan negara mana pun, termasuk Taiwan dan pihak mana pun, tambah Menteri Wu dalam pernyataan dari Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) yang diterima di Jakarta, Senin.

Namun kenyataannya, Taiwan terus dikesampingkan dari sistem organisasi PBB, termasuk dalam upaya global penanganan pandemik meskipun sejauh ini Taiwan hanya mencatat kurang dari 500 kasus infeksi virus corona dan kematian hanya satu digit.

Pengecualian Taiwan dalam konferensi, mekanisme, dan kegiatan PBB disebabkan alasan politis yang berkaitan dengan China.

Menteri Wu mengatakan, Republik Rakyat China terus menekan PBB untuk secara keliru menggunakan Resolusi 2758 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk memblokir partisipasi Taiwan di organisasi tersebut.

Faktanya, resolusi itu tidak membahas masalah perwakilan Taiwan di PBB, juga tidak menyebutkan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat China, sebut pernyataan TETO.

Menteri Wu menegaskan bahwa Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat China.

Presiden dan anggota kongres Taiwan dipilih langsung oleh rakyat Taiwan, yang sama sekali berbeda dari China yang tidak demokratis.

PBB harus mengakui bahwa hanya pemerintah yang dipilih melalui prosedur demokrasi di Taiwan yang dapat mewakili 23,5 juta rakyat Taiwan, dan Republik Rakyat China tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama Taiwan, menurut pernyataan TETO.

Menteri Wu mengatakan bahwa mencegah Taiwan berpartisipasi di PBB adalah kerugian bagi komunitas internasional, dan akan menghambat upaya negara-negara anggota PBB untuk memulihkan kehidupan normal setelah pandemik serta upaya penerapan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Jika Taiwan dapat berpartisipasi dalam kegiatan, pertemuan, dan mekanisme yang terkait dengan PBB, Taiwan akan dapat memberikan lebih banyak kontribusi kepada dunia.

Menteri Wu menyatakan, cita-cita menjaga hak asasi manusia dan kebebasan fundamental semua orang yang tertuang dalam Piagam PBB tidak boleh menjadi kata-kata kosong.

Saat PBB dalam penantian untuk 75 tahun yang berikutnya, masih belum terlambat untuk menyambut partisipasi Taiwan, imbunya.

Laporan: Redaksi

Berkomentar?

Please enter your comment!
Please enter your name here