Pabrik polyethylene di Cilegon hemat devisa 8 triliun rupiah

Jakarta (Indonesia Window) – Dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri kimia menjadi salah satu sektor manufaktur prioritas pengembangan karena produk yang dihasilkannya terserap oleh banyak sektor lain di dalam negeri.

“Industri kimia dikategorikan sebagai mother of industry, karena mampu menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku oleh banyak sektor manufaktur lainnya, seperti industri kemasan, tekstil, alat rumah tangga, serta komponen otomotif dan elektronika,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Peresmian Pabrik Baru Polyethylene PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon, Banten, Jumat (6/12).

Pabrik baru senilai 380 juta dolar AS (1 dolar AS= 14.026,25 rupiah) ini diharapkan menekan impor yang membebani neraca perdagangan Indonesia.

Pabrik baru polyethylene itu akan beroperasi komersial mulai Desember 2019 dengan kapasitas sebesar 400 ribu ton per tahun, dan akan mencapai total kapasitas sebesar 736 ribu ton per tahun.

Produk polyethylene antara lain digunakan untuk bahan baku pendukung infrastruktur, pipa air, kabel listrik, kemasan makanan, dan peralatan rumah tangga.

“Pabrik baru polyethylene diharapkan mensubstitusi impor produk polyethylene sebanyak 400 ribu ton per tahun. Hal ini juga akan berpotensi menghemat devisa hingga mencapai 8 triliun rupiah dan berpeluang menciptakan lapangan kerja baru di industri plastik hilir sebanyak 17.500-25.000 orang,” papar Agus Gumiwang.

Menperin menyebutkan, kebutuhan polyethylene domestik saat ini mencapai 1,6 juta ton per tahun. Sedangkan, pabrik polyethylene yang ada di tanah air berkapasitas total 780 ribu ton per tahun.

Industri kimia

Selama ini, industri kimia dinilai mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional, dengan nilai ekspor bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang mencapai 8,79 miliar dolar AS pada 2018.

Sementara itu, total investasi di sektor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar Rp26,2 triliun.

Guna meningkatkan daya saing industri nasional, Menperin mengatakan pemerintah telah melakukan upaya-upaya strategis, antara lain melakukan pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri, serta optimalisasi pemanfaatan pasar dalam negeri dan pasar ekspor.

Pemerintah juga menerapkan Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN), serta memberikan insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday.

“Terkait insentif fiskal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128 Tahun 2019 yang memberikan peluang bagi industri untuk mendapat pengurangan pajak hingga 200 persen,” ujarnya.

Insentif tersebut diberikan kepada industri yang menyelenggarakan praktik kerja dalam rangka pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Salah satu wujud nyata upaya ini adalah kegiatan vokasi industri.

Misalnya, upaya penyiapan sumber daya manusia yang kompeten di bidang petrokimia adalah membangun Politeknik Industri Petrokimia di Banten yang berdiri di atas tanah seluas dua hektare dan telah dihibahkan oleh PT Chandra Asri Petrochemical.

Pabrik baru

Sementara itu, Presiden Direktur PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk, Erwin Ciputra mengatakan pabrik baru tersebut bisa menyerap hingga 25.000 pekerja lokal, termasuk tenaga kerja ahli.

Pabrik baru tersebut akan memproduksi High Density Polyethylene (HDPE), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), dan Metallocene LLDPE (mLLDPE).

Menurut Erwin, pekerjaan konstruksi sudah mencapai 97 persen pada April 2019 sehinga pabrik dapat mulai berproduksi komersial pada kuartal IV-2019.

“Kebutuhan akan bahan baku polyethylene di Indonesia meningkat pesat seiring laju pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Erwin.

Dia menambahkan, fokus utama pabrik baru tersebut adalah memenuhi permintaan domestik.

“Pabrik baru ini juga telah mendapatkan kebijakan tax holiday dari pemerintah, kebijakan yang telah menciptakan iklim investasi yang baik,” imbuhnya.

Chandra Asri akan mengembangkan kompleks petrokimia kedua dengan investasi sekitar Rp60-80 triliun yang diharapkan selesai pada 2024.

Laporan: Redaksi