Pemerintah kawal pemulihan Sumatra dari tanggap darurat menuju rehabilitasi menyeluruh

Penanganan bencana banjir-longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, menjadi komitment pemerintah.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat penanganan bencana banjir-longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penanganan bencana banjir-longsor itu tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh, ungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi bencana pada 1 Desember untuk memastikan negara hadir.

Menko Pratikno juga menyampaikan bahwa Kepala Negara juga memimpin koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN.

“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai (DSP),” kata Pratikno.

Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh  Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital, ujarnya.

Selain itu, Menko juga menjelaskan bahwa struktur komando terus diperkuat melalui posko terpadu di provinsi dan kabupaten yang didukung oleh BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait.

Sistem distribusi logistik dipastikan berjalan cepat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terputus aksesnya, tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, menteri senior itu menerangkan bahwa pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sangat lebat hingga akhir tahun yang disampaikan BMKG.

Langkah mitigasi disiapkan untuk menekan risiko lanjutan di daerah rawan.

“Berikutnya pemerintah juga terus waspada dan siap siaga, BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” ujarnya.

Menko Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja satu tahun.

“Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya,” tambahnya.

Laporan: Redaksi